BUDAYA BERKOMPETISI YANG SEHAT

Era pasar bebas menuntut kita banyak memiliki kelebihan. Lebih giat, lebih cerdas, lebih kreatif, lebih komunikatif, lebih banyak menjalin jaringan. Situasi usaha secara global juga menunjukkan labilitas. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini: keamanan, faktor SDM, birokrasi yang terkenal sangat berbelit-belit, dll. Ketika situasi bisnis seperti ini maka para investor sebenarnya banyak yang menoleh ke negara lain yang lebih kondusif untuk berbisnis, sebut saja Cina, Taiwan, atau Thailand.

Ada beberapa hal yang ironis antara yang faktual dan ideal menempel budaya di Indonesia. Banyak pengangguran-bangsa yang giat dan tekun, banyak terjadi kecelakaan dan bencana akibat human eror-bangsa yang cerdas (beberapa gelinitir orang memang sangat menonjol bahkan di jajaran internasional), bangsa ini terkenal dengan plagiator-plagiator-bangsa yang kreatif, bangsa yang terlalu sering terjadi tindakan teror dan kekerasan fisik-bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat (suka ngobrol sambil ngopi, diskusi). Kalau melihat fakta, hal-hal yang luhur itu sudah mulai luntur. Sementara era pasar bebas ini menuntut kita berbudaya yang luhur tersebut. Konsekuensi dari lunturnya budaya yang luhur itu adalah ketidakmapuan kita untuk berkompetisi.

Contoh kasus dimana sekarang saya mencoba menggeluti dan mengamati secara serius adalah budaya dalam dunia kerja. Banyak demo, banyak pemutusan hubungan kerja, banyak investor yang pindah ke negara lain. Ketika terjadi hal ini mungkin para pekerja atau pebisnis masing-masing lebih banyak memikirkan diri sendiri, tidak terjadi proses untuk saling memikirkan yang lain. Akhirnya yang muncul pertama adalah ego masing-masing bukan bonum comune yang dipikirkan. Padahal jalinan kerjasama yang langgeng (kekal-berkepanjangan) hanya bisa terjadi apabila ada mutualisme (kedua belah pihak merasa saling diuntungkan). Pemerintah mencoba memfasilitasi itu dengan adanya outsourcing. Saya sangat menyetujui hal ini dengan syarat:

1. PT. yang bergerak di bidang jasa outsourcing ini harus bersih (semua pihak tidak hanya pemerintah harus mengontrol gerak Perusahaan ini, misalnya, kalau ada Perusahaan yang mensyaratkan pelamar kerja untuk masuk kerja harus memakai uang bukan memakai test murni harus segera dilaporkan ke Depnaker dan Depnaker sebagai perwakilan dari Pemerintah buang budaya korupsi dan kebiasaan dan keenakan menerima uang sogokan)
2. Perusahaan yang bergerak di bidang ini juga harus concern untuk persoalan training development karyawan, supaya keluhan pebisnis bahwa SDM kita kualitasnya kurang baik itu mulai kita kikis.
3. Budaya transparansi harus benar-benar ada, karyawan harus diberitahu kewajibannya dengan jelas tetapi juga diberitahu haknya yang benar.
4. Perusahaan outsourcing itu harus profesional dalam mengelola recruitment, placement, training development, compensation and benefit, indutrial-employee relation.
5. Pebisnis atau investor tidak boleh menyalahgunakan istilah magang atau balai latihan kerja sebagai kedok untuk menyiasati aturan ketenagakerjaan (menghindari standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah). Pihak pemerintah dan masyarakat (kita semua) harus ikut mengontrol hal ini. Prakteknya banyak Perusahaan modal asing yang mensiasati ini sehingga mereka lebih mampu berkompetisi dalam berbisnis, karena pemagangan ini seharusnya pendidikan dan training tetapi kenyataannya hal itu tidak terjadi mereka (tenaga magang) lebih dimanfaatkan tenaganya sebagai helper.
6. Masyarakat jangan mendukung praktek korupsi kecil-kecilan dengan mau memberikan uang ketika dimintai uang oleh Perusahaan yang bergerak di bidang jasa outsourcing, karena ini akan memutuskan upaya untuk membuat situasi kondusif, karena secara otomatis Perusahaan outsourcing tersebut sudah tidak profesional lagi. Namanya orang mau bekerja itu seharusnya mendapatkan upah setelah bekerja bukannya menyetorkan uang untuk mendapatkan kerja. Kita semua memiliki hak dasar untuk bekerja selama kita mampu bekerja. Alat untuk menyeleksi kamampuan kita adalah test bukan uang.
7. Kita sebagai masyarakat sudah harus membiasakan diri, jangan merasa tabu, dengan istilah kontrak karena tidak ada yang negatif, kita bisa menjadi karyawan kontrak yang profesional dan nantinya diperhitungkan oleh para pebisnis. Ini juga mengindikasikan bahwa kita mulai membudayakan diri untuk berkompetisi, kalau kita meniadakan sistem kontrak, kita berarti menutup peluang bagi generasi baru. Faktanya: Usaha di sini banyak yang mulai colaps (jatuh) banyak yang sekadar mempertahankan diri karena faktor-faktor di atas yang ujung-ujungnya cost operationalnya tinggi. Sementara mungkin income rendah karena kualitas produksi atau jasanya rendah. Boro-boro (jangankan) untuk ekspansi usaha, untuk bertahan saja banyak yang tidak bertahan. Ketika tidak ada pengembangan usaha artinya lapangan kerja luasnya hanya seperti ini terus sementara generasi baru perlu tempat tersebut. Solusinya yang sudah permanen harus meningkatkan kinerja supaya hasilnya berkualitas tinggi, efeknya income company membaik, peluang pebisnis untuk berekspansi menjadi terbuka dan lapangan kerja semakin luas. Di sini (dengan situasi bisnis yang labil) outsourcing bisa menjadi solusi agar praktisi bisnis bisa lebih selektif untuk mencari karyawan yang benar-benar unggul sehingga mereka mampu bertahan untuk berbisnis di tanah air kita. Generasi baru terbuka peluang untuk bisa kerja dan hidup bahkan mengembangkan diri.

Dengan tujuan bonum commune (kebaikan bersama) dan demi perkembangan generasi baru dan bangsa saya ajak kita bisa menyetujui hal ini, membudayakan diri untuk berkompetisi secara sehat dengan generasi yang baru.